A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini dalam konteks dunia kemahasiswaan dan kepemudaan, kita selalu dihadapkan pada kondisi yang sangat memeprihatinkan, penyakit pragmatisme yang menghinggapi mahasiswa dan pemuda sekarang akan berdampak pada resistensi kehidupan dunia generasi intelektual dan cendekiawan bangsa ini. Dalam budaya kehidupan mahasiswa dan pemuda sekarang ini lebih cenderung terpengaruh budaya pragmatis, borjuis, hedonis dan instan. Hal ini sebenarnya kalo kita sadari, analisis dan kaji lebih lanjut merupakan imbas dan dampak dari pengaruh perkembangan global, yang sebenarnya generasi anak bangsa ini mengalami kropos dan rapuh dari segi moralitasnya.

Dalam banyak pengamatan dan argumentatif, generasi muda atau mahasiswa adalah agent of change atau generasi perubahan, akan tetapi saat ini perlu untuk kita kritisi cermati perubahan yang bagaimana? Benarkah pemuda yang diharapkan dari generasi anak negeri ini sesuai dengan budaya dan martabat pemuda dan mahasiswa Indonesia? Sangat riskan sebenarnya kalau kita mahasiswa dan pemuda Indonesia sekarang ini lebih cenderung memiliki budaya pemalas, plagiat, kurang adanya pemikiran kreatif, kritis dan inovatif serta progres untuk berdiri sendiri dalam arti “mampu menunjukkan kepribadian dan martabat mahasiswa pemuda Indonesia profesional.”

Dari wacana ini sebagai media transformasi pemikiran kita, mari hal ini kita cermati, kita kaji dan sikapi lebih obyektif. Telah sekian lama kita menjadi kaum terpinggir, terbelakang dan jauh tertinggal. Kondisi kita semakin terpuruk, teraniaya dan tersudut. Bisakah kita mewujudkan kemandirian, kedaulatan dengan keprofesionalitasan kita, ditengah keterpurukan ini? Ataukah kita gadaikan bumi pertiwi ini pada mereka yang memiliki kapital besar? Sungguh ini menjadikan kita terus berfikir, berjuang dan bergerak untuk kedaulatan dan kemuliaan. Wujudkan cita anak bangsa dengan terus berzikir, berfikir dan berjuang untuk keadilan, kemandirian dan kemuliaan.

B. Waktu dan Pelaksnaan

Kegiatan Leadership Basic Training/Latihan Kepemimpinan 1 ini Insya Allah akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 20-23 Maret 2008
Tempat : Balai Desa

C. Materi & Metode Kegiatan

Materi yang disampaikan dalam Leadership Basic Training kali ini adalah:
• Sejarah Perjuangan Bangsa/HMI
• Mision HMI
• Konstitusi HMI
• Pengantar Ilmu Hukum
• Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI
• Kepemimpinan dan manajemen organisasi
• Pergerakan Mahasiswa dan Kepemudaan
• HMI-Wati dan Perjuangan Perempuan
• Strategi dan Taktik
• Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan

Methode Kegiatan yang digunakan.
• Diskusi, tanya jawab serta resume

D. Peserta dan Persyaratan Peserta

Peserta berjumlah kurang dari 30 orang yang terdiri dari Mahasiswa regional Ponorogo dan se-eks karesidenan Madiun, Kediri, Tulungagung dan Bojonegoro yang telah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:
• Mahasiswa Islam yang masih terdaftar di Perguruan Tinggi
• Mengisi formulir pendaftaran
• Membayar konstribusi sebesar Rp. 17.500,-

(Sudah termasuk akomodasi, penginapan, coffee break dan makan 3 kali sehari)
• Menyerahkan pas foto 2×4 sebanyak 4 lembar
• Lulus Screening yang diadakan oleh HMI Koms. Tarbiyah STAIN Ponorogo

E. Tempat Pendaftaran

Sekretariat HMI Koms. Tarbiyah STAIN Ponorogo
Jl. Pramuka Gg V no. 18 Ponorogo

Atau Contact Person :

Selan : 085233652250
Lilik : 085235908974
Wahyudin : 085233751093

Islam adalah agama yang mengajak kepada persaudaraan yang terwujud dalam persatuan dan solidaritas, saling menolong dan membantu serta mengecam perpecahan dan perselisihan.

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Al-Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman, Bagaimanakah akalmu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan rosul-Nya pun berada ditengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwlah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan ni’mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu(masa jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni’mat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang menjadi putih berseri, dan ada pula muka yang menjadi hitam muram. Adapun orang-orang yang menjadi hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): “Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah siksa disebabkan kekafiranmu itu”. Adapun orang-orang yang menjadi putih bersih mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya “. (Qs, AliImran: 100-107).
Al-Hafizh as-Suyuthi di dalam ad-Durru ‘l-Mantsur menyebutkan sejumlah riwayat tentang sebab turunnya ayat-ayat diatas. Diantara riwayat yang paling rinci ialah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jurair, Ibnu ‘1-mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu -Syaikh dari Zaid bin Aslam, ia berkata: “Syas bin Qais -seorang tokoh dan gembong kekafiran pada masa Jahiliah yang sangat memusuhi dan membenci kaum Muslimin- pernah berjalan melewati majelis yang terdiri dari beberapa shahabat Rasulullah saw dari suku Aus dan Khazraj (suku-suku besar penduduk asli Madinah). Kedua suku ini saling bermusuhan di masa Jahiliah. Melihat persatuan dan keakraban yang dibina diatas landasan Islam ini, timbullah kedengkiannya, kemudian berkata: “Para tokoh Bani Qilah telah bersatu di negeri ini. Demi Allah, kami tidak akan membiarkan mereka bersatu di negeri ini”. Kemudian Syas bin Qais memerintahkan seorang pemuda Yahudi dengan pesannya: “Pergilah dan duduklah di majelis mereka, kemudian ingatkanlah mereka akan peristiwa Bu’ats dan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Selanjutnya bacakanlah kepada mereka sya’ir-sya’ir yang pernah dibacakan pada peristiwa tersebut”.
Peristiwa Bu’ats adalah pertempuran yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj (pada masa Jahiliah), yang dimenangkan oleh suku Aus. Kemudian pemuda Yahudi itupun melakukannya, sehingga timbullah kegaduhan diantara mereka. Masing-masing pihak saling membanggakan dirinya. Dua orang dari kedua belah pihak, Aus bin Qaizhi salah seorang dari Bani Haritsa dari suku Aus dan Jabar bin Shakar salah seorang dari Bani Salamah dari suku Khazraj, melompat keatas kendaraan beradu mulut. Kemudian salah seorang dari keduannya menantang temannya, seraya berkata: “Jika kalian suka, demi Allah, sekarang juga kami sanggup melakukannya kembali sebagaimana dulu (di peristiwa Bu’ats)”. Beranglah kedua belah pihak, hingga mereka berkata, ”Kita pernah melakukan. Keluarkan senjata, kita kumpul di lapangan!”. Kemudian mereka keluar menuju lapangan. Maka berhimpunlah masing-masing dari suku Aus dan Khazraj dengan slogan-slogan sebagaimana di masa jahiliah dahulu. Kejadian ini sampai pada Rasulullah saw, sehingga bersama beberapa orang Muhajirin, Rasulullah segera datang kepada mereka lalu bersabda
“Wahai kaum Muslimin! takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah! Apakah seruan-seruan Jahiliah (muncul lagi) sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian? Apakah setelah Allah menunjuki kalian kepada Islam, memuliakan kalian, menghapuskan cara jahiliah dari kehidupan kalian, menyelamatkan kalian dari kekufuran dan menjinakkan hati kalian, kalian kembali lagi kepada kekafiran?”.
Maka mereka pun sadar bahwa apa yang baru saja dilakukan adalah tipu daya syetan dan musuh-musuh mereka, Kemudian meletakkan senjata seraya menangis dan saling berangkulan antara satu dengan yang lainnya. Mereka pulang kembali bersama Rasulullah saw dengan penuh keta’atan. Dengan demikian Allah telah memadamkan api tipu daya yang ditiupkan oleh musuh Allah, Syas bin Qais, kepada mercka. Berkenaan dengan perbuatan Syas bin Qais ini, Allah menurunkan firman-Nya:
“Katakanlah: “Hai ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?”. Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan?”. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan”. (QS,Ali Imran: 98-99).
Sedangkan berkenaan dengan Aus bin Qaizhi dan Jabar bin Shakhar beserta kaumnya, Allah menurunkan firman-Nya:
“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Al-Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman …….. “. (Qs, Ali Imran:100-105).
Ayat-ayat tersebut di atas merupakan ajakan serius kepada persatuan kalimat (pandangan hidup) dan kesatuan barisan Muslim di atas landasan Islam.
Demikianlah Al Qur’an telah menegaskan bahwa kaum Muslimin kendatipun berbeda jenis, warna, negeri, bahasa dan tingkatan adalah satu Ummat. Ummat “pertengahan” yang dijadikan Allah sebagai “saksi atas manusia”. Ummat yang disebut Al Qur’an dengan: “Kamu adalah Ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”.
Al Qur’an juga menjelaskan bahwa ukhuwwah yang kokoh merupakan ikatan suci antara jama’ah kaum Muslimin dan bukti yang mengungkapkan hakekat iman:
”Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat “. (Qs, al-Hujarat: 10).
Setelah ayat ini, menyusul beberapa ayat yang menjelaskan sejumlah adab dan akhlak utama yang akan melindungi ukhuwwah dari segala hal yang mengancamnya seperti sikap suka menghina, mencela, memanggil dengan gelar yang buruk, buruk sangka, memata-matai dan menggunjing:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (kerena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita(yang diperolok-olok) lebih baik dari wanita yang (mengolok-olokkan) dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesengguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. (Qs, al-Hujarat: 11-12).
Wallahu’alam

Sumber: http://rekonsiliasi-hmi.blogspot.com/

Globalisasi telah menyebabkan dunia seakan sempit, nilai-nilai kebudayaan lokal semakin tersudut oleh kebudayaan barat yang terfasilitasi oleh media cetak, elektronik, maupun internet.

“Kecerdasan dalam kebudayaan kita tidak ada karena kelemahan kita melihat perbedaan”. Kata Ashad Kusuma Jaya, Budayawan asal Yogyakarta pada diskusi Manajemen Kebudayaan yang digelar Grendeng Institute di di Sekre HMI cabang Purwokerto, kelurahan Grendeng Purwokerto Utara (25/08).

Hilangnya makna-makna simbol yang selama ini menjadi kekuatan bagi masyarakat, juga perlu dipahami secara mendalam. Menurutnya, kebudayaan yang sudah tidak fungsional tidak perlu dipertahankan “kalau kebudayaan tidak berperan fungsional, kenapa perlu dipertahankan?”kata Pimpinan Padepokan Syeh Siti Jenar ini.

Menurutnya kebudayaan yang perlu dibangun saat ini adalah dengan melihat perbedaan secara cerdas, dan membuat perbedaan-perbedaan tersebut menjadi kekuatan “memahami perbedaan kebudaan yang ada, namun juga dibarengi membangun persamaan” kata Budayawan, yang juga penulis buku Natural Beauty, Inner Beauty ini. Persamaan yang dimaksud adalah kesamaan tujuan, tujuan bersama yang tidak lain adalah cita-cita bangsa ini.

Dan, Ashad menambahkan, kesamaan tersebut harus dimanifestasikan dalam bentuk karya bersama “bicaralah dengan bahasa kerja dan karya” kata mantan ketua HMI cabang Yogyakata periode 1996-1997 ini dalam bahasa puisi.
Seniman Kita Gagap Perubahan

Sementara, pada waktu yang sama, Jarot C Setyoko, Budayawan Banyumas mengatakan, bahwa kita perlu membangun budaya sendiri, format perlawanan terhadap globalisasi perlu kita rubah menjadi penyiasatan.

Jarot, yang juga wartawan Senior Radar Banyumas tersebut mengatakan, perlu bagi kita untuk membangun jejaring yang mempunyai energi sama untuk mensiasati globalisasi supaya kita tidak hanyut pada arus global saat ini.

Menurutnya, kebudayaan ini perlu dibangun lewat kesenian yang mampu mentransformasikan nilai-nilai luhur terhadap masyarakat sekitar. “Seniman kita gagap akan perubahan, kemampuan seniman untuk merefleksikan sejarah juga hilang, karena semua diorientasikan pada materi” katanya.

Oleh karena itu, menurut Jarot , realitas seperti ini tidak bisa dibiarkan. Membangun kesadaran kritis sangat diperlukan untuk mensiasati hal ini, namun bukan asal kritis yang asal menolak, tetapi meminjam energi mereka (globalisasi) untuk mewujudkan gerak keinginan kita, “katanya.

Kebudayaan Indonesia perlu dibangun dengan semangat nasionalisme, karena Indonesia sebagai negara belum selesai dalam menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya “Nasionalisme, selain sebagai semangat perlawanan mengalahkan penjajah, juga merupakan sarana bagi kita untuk berpihak pada rakyat” kata Jarot, yang juga mantan aktifis mahasiswa ini.

* Penulis adalah pengurus Lapmi-Purwokerto

Sumber: http://hminews.com

Diskursus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan persoalan yang pelik bagi banyak kalangan. Di tengah “ketakbergairahan” usaha penegakkan HAM di berbagai belahan dunia, berbagai konsep baru terus mengalir ditawarkan sebagai alternatif lain yang lebih bermakna positif. Faktanya, semua mengakui bahwa para pejuang kemanusiaan yang ada, relatif terhegemoni oleh definisi Barat sebagai cikal bakal “politik HAM” itu sendiri.

Multitafsir HAM

Hari ini—sejak 10 Desember 1948—sudah 59 tahun kita merayakan momen Hari HAM, namun pemahaman masyarakat tentangnya, masih belum tumbuh besar. Pertama, masalah itu muncul sebab belum diperolehnya pengetahuan yang objektif secara lebih luas. Pengertian HAM penuh kontroversi. Bagi para pendukungnya, HAM diyakini sebagai pondasi peradaban tanpa penindasan. Tetapi banyak tokoh menganggap sebaliknya. Mahatir Muhammad menyebut HAM sebagai propaganda human right imperialisme. Sementara Ali Alatas menyatakan tak boleh satupun negara berhak mendikte HAM (Eggi Sudjana, 1998).

Kedua, sejarah HAM yang acapkali diungkap, pada kenyataannya mengalami distorsi historis. Konsepsi HAM dilukiskan lahir sebagai akibat (by product) dari modernitas—paling jauh, setelah kelahiran Piagam Magna Charta. Padahal sejarah pengakuan hak asasi kemanusiaan oleh agama, sudah ada jauh lebih dahulu. Konsekuensinya, sebagai sebuah produk modernisasi, pembahasan tentang HAM tentu akan bernuansa politis. Setiap solusi yang ditawarkan, cenderung dipandang sinis dan curiga. Makna HAM ala Barat, acap dibarengi sikap phobia sebelum dikaji lebih lanjut.

Ketiga, upaya-upaya penegakkan HAM tidak dilakukan secara serius atau sering diwarnai berbagai bentuk paradoks dan pelanggaran. Terlebih di hadapan kekuasaan, HAM seolah tiada sama sekali.

Klimaksnya, beberapa kondisi tersebut melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pengakuan HAM secara universal.

Sejumlah kasus

Ketika reformasi bergulir di Indonesia, harapan akan perubahan berbagai aspek, nyaris semua tertumpu padanya. Keruntuhan nasional adalah karya dari “kecacatan” pembangunanisme yang dibangun oleh kekuasaan Negara. Jatuhnya rezim yang menandai lahirnya era baru, menuntut perbaikan di seluruh lini. Salah satu gagasan yang muncul, adalah reformasi di bidang hukum dan kemanusiaan.

Ada sejumlah persoalan asasi kemanusiaan yang tak kunjung diselesaikan di masa reformasi. Ambil satu contoh saja tentang penegakkan perkara kemanusiaan (baca : HAM). Tidak kurang dari 194 kasus telah terjadi pelanggaran HAM di Indonesia (antara tahun 1995–Maret 1996). 43 kasus terjadi atas tokoh politik, 33 kasus terhadap mahasiswa, 69 kasus pencekalan, 27 kasus tentang perizinan, 38 kasus terhadap organisasi, dan 34 kasus atas kesenian.

Kemudian berbagai kasus yang terjadi di daerah seperti; pembunuhan dan penghilangan paksa dalam operasi militer di Aceh 1976–1998. Pembunuhan massal 500.000–2.000.000 jiwa yang dituduh terlibat dalam gerakan PKI tahun 1965. Penangkapan di Pulau Buru 1969–1979. Penghilangan paksa dalam operasi militer di Irian Jaya 1976–1983. Pembantaian dalam peristiwa Tanjung Priok 1984. Penangkapan kelompok muslim yang dianggap terlibat dalam separatisme di Lampung 1989. Pembunuhan petani Nipah suku Madura 1993. Peristiwa Haor Koneng, Majalengka 1993. serta kasus pembunuhan di Irian Jaya tahun 1994–1995.

Ini belum lagi termasuk pelanggaran kemanusiaan, yang terjadi antara tahun 1997 sampai 1998, yang terukir sebagai sejarah hitam bangsa Indonesia, yaitu kerusuhan 14 Mei dan 13 November 1998.

Juga kasus pembantaian terhadap tokoh masyarakat berdalih dukun santet dan ninja di Banyuwangi pada akhir 1998, yang menyebabkan 84 orang meninggal dunia.

Di tahun 1999 sampai 2007 (pemerintahan paska-Orba), tercatat ratusan kasus pelanggaran HAM yang masih terjadi. Sebagian besar kasus tersebut belum ditangani secara tuntas. Misalnya pemukulan terhadap mahasiswa oleh oknum partai, pada 20 Mei 2002 di Semarang. Pelarangan mengenakan jilbab dalam foto ijazah mahasiswinya oleh sebuah Perguruan Tinggi, yang secara nyata-nyata kebijakan rektorat ini melanggar hak asasi kemanusiaan.

Peracunan terhadap demonstran anti-Sutiyoso, di Jakarta pada 2004 silam. Kisah pembunuhan Munir, kematian beberapa TKI tanpa keterangan yang jelas, hilangnya pemukiman warga akibat lumpur Lapindo, serta banyak lagi. Tidak terkuaknya kasus-kasus semacam inilah yang pada akhirnya membentuk mosi masyarakat akan matinya HAM di negara ini.

Dalam pada itu, yang sungguh mengejutkan, UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada 8 Desember 2006. Akibatnya, kita tak bisa mengungkap kasus-kasus kejahatan HAM berat sejak tahun 2000 ke bawah, setidaknya yang terjadi selama 32 tahun dalam kekuasaan Soeharto

Kemanusiaan dan hukum

Kondisi penegakkan HAM maupun asas dan etika kemanusiaan yang setengah hati, kian memperlebar jarak antara nilai kemanusiaan dan pelanggarannya itu sendiri. Memuliakan hak-hak dasar manusia, menjadi perkara yang amat berat, karena sistem di Indonesia tidak merdeka dari kekuatan modal dan politik suatu “kelompok mafia” atau rezim tertentu.

Dengan pengertian lain—menurut Talcott Persons (2003)—bahwa ketika berbicara mengenai HAM, maka itu akan terkait erat dengan subsistem yang lain, seperti hukum, ekonomi dan teknologi, politik, sosial, dan kebudayaan. Perubahan yang terjadi pada salah satu komponen tersebut, jelas akan berpengaruh terhadap komponen yang lain, terutama dimensi HAM itu sendiri.

Dalam konteks keindonesiaan, lemahnya aktualisasi penghormatan atas hak-hak asasi kemanusiaan, tentu sangat mengenaskan, mengingat negara ini merupakan negara hukum. Melalui usaha penegakkan supremasi hukum, diharapkan seluruh aspek-aspek kehidupan bangsa mampu diperbaiki sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila: Indonesia berbasis kemanusiaan yang adil dan beradab.

Penulis adalah dosen AKP Widya Buana, Semarang.

Artikel refleksi Hari HAM ini dimuat di Koran WAWASAN 10 Desember 2007

Penulis merasa “gegabah” jika menyebut Al Qiyadah Al Islamiyah, Komunitas Eden, Ahmadiyah, dan sejenisnya, sebagai bentuk aliran sesat. Istilah lain yang lebih cocok untuk menyebut mereka, mungkin adalah “aliran menyimpang”. Sebab, kata “sesat” dalam spektrum religius, adalah bermakna kafir (tertutup dari petunjuk Tuhan). Kafir adalah sebentuk sikap anti-iman, yang derajatnya sama seperti menentang ajaran-Nya. Namun faktanya, seorang Ahmad Mushaddeq atau Lia Aminudin, bukanlah manusia yang didapat sedang melawan Tuhan. Mereka justeru tengah berupaya mendekatkan diri kepada-Nya, kendati dengan “caranya sendiri” yang dianggap tak lazim oleh kita.

Hanya saja persoalannya, syari’at (cara, metodologi, atau jalan) yang mereka tempuh, sedemikian “berbeda” serta “menyimpang” dari arus mainstream atau mayoritas yang ada saat ini. Dalam pada itu, peng”aku-aku”an mereka yang kontroversial (misalnya sebagai rosul, utusan jibril, dsb) dianggap sebagai pengakuan sesat (fitnah). Dan secara otomatis, syariat baru yang mereka bawa, diyakini sebagai penistaan bagi agama Islam.

Bersikap Adil
Lantas sedasyat apa mereka bersalah? Bukankah kita sudah terbiasa dengan perbedaan? Lagipula, antara “kita” dan “mereka” hanya berbeda “cara”, sementara sama menuju tujuan yang satu (baca: Tuhan). Toh, bila terjadi perbedaan yang amat prinsipil, mengapa kita tak menempuh jalur diplomatif, syuro, dan menggunakan jalur hukum yang pro-justicia? Kenapa dalam menanggapi perbedaan, kita sering terjebak memakai cara-cara kekerasan?

Semua pendapat di atas, itu bukan berarti penulis membela atau sepakat dengan mereka. Tetapi, penulis berusaha menempatkan persoalan sesuai dengan porsinya serta proporsional. Ingat pesan Al-Qur’an “janganlah kebencianmu pada suatu kaum, sehingga menyebabkan kamu berlaku tidak adil”.

Faktor yang memicu

Fenomena munculnya aliran menyimpang di berbagai belahan dunia, dan khususnya di Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor yang memicunya.

Pertama, dunia yang dikerangkai oleh sistem kapitalisme global, pada gilirannya meluluh-lantahkan berbagai epistem kehidupan, termasuk sistem berislam. Bagi kaum muslim, tak mudah untuk bisa menerapkan nilai-nilai Islam di tengah tekanan zaman kapitalis ini. Ajaran agama yang syarat akan nilai transendensi, digusur oleh pandangan yang mementingkan duniawi semata. Orang muslim tetap shalat, puasa, serta berhaji, namun semua itu tak berdampak pada tumbuhnya kesalehan sosial. Singkatnya, meski beribadah, tapi tetap saja korup, dusta, dan bermaksiat.

Di lain sisi, para pemimpin kita yang notabene Islam, juga tak mampu membawa bangsa ini keluar dari kemelut krisis yang kompleks. Malahan mereka larut dalam kerusakan sistem politik yang ada. Pertanyaannya: apakah ada kesalahan dalam agama Islam, sehingga umatnya tak dapat menjalankan ajarannya? Jelas itu bukan umat tapi oknum. Kalau “oknum”, kenapa ada dalam jumlah yang sangat banyak? Jika demikian, itu bukan oknum, tapi “komunitas”.

Bila terjadi keberdosaan-keberdosaan di kalangan komunitas muslim, berarti mesti ada ajaran (system) Islam yang harus diperbaharui, mungkin begitu pikir Mushaddeq, Lia, dkk.

Kedua, kritisisme di kalangan generasi muda Islam, tumbuh sedemikian besar. Kaum muda tak puas dengan kondisi umat sekarang. Perlu ada “revolusi”, demikian semangatnya. Alih-alih revolusi, yang terjadi justeru dekonstruksi bahkan destruktif atas sistem Islam. Sikap kritis, tak puas, dan selalu mencari alternatif jalan baru dalam konteks beragama, pantas untuk dihargai. Namun jika hal itu tak diimbangi oleh basis pengetahuan agama serta keimanan yang kukuh, sikap tersebut hanya akan berujung pada kenaifan belaka. Kasus Al Qiyadah—yang banyak diminati oleh kelompok pelajar dan mahasiswa—dalam konteks ini, dapat dijadikan pelajaran.

Ketiga, terjadinya dikotomi antara eksistensi dan esensi Islam. Ketika eksisten Islam dinodai (misalnya: kantunisasi nabi, pembajakan hadist, dsj), umat marah dan protes besar. Namun kala terjadi pengerukan emas oleh Freeport, swastanisasi aset rakyat, korupsi merajalela, umat dan umaro-nya tak banyak berbuat apa-apa. Padahal di saat penjajahan dan penindasan terjadi, disitulah esensi Islam sedang dinistakan.

Akibatnya, sebagian orang perlahan ragu dengan “Islam lama”, lantas segera mencari “Islam baru” yang dianggap bisa lebih memberi “harapan” akan konsep Islam yang tak dikotomis. Ujung-ujungnya, pencarian itu “diujicobakan” dengan masuk ke jaringan Al Qiyadah, Eden, NII, yang siapa tahu, dapat mewujudkan “harapan” itu.

Keempat, wajah dunia yang melulu materialistik, telah membuat kita jenuh. Dunia kering akan nuansa spiritual. “Protes” komunitas Eden, jelas pada kondisi ini. Mereka lalu menyusun antitesa, dengan melahirkan agama baru yang mementingkan dahaga jiwa. Kesufian (menyepi dan menghindari muluknya keramaian duniawi) adalah jalan yang ditempuh Lia beserta murid-muridnya. Apa yang ditawarkan komunitas Eden, jelas suatu ilusi. Namun, sejauh materialisme masih mendominasi umat Islam, sejauh itu pula “penyimpangan” ala mereka, akan terus berlanjut.

Kelima, boleh jadi timbulnya aliran-aliran menyimpang, adalah rekayasa asing, seperti yang diprediksi oleh sejumlah tokoh. Tujuannya untuk mengacaukan nasionalitas Indonesia, dan memecah kesatuan umat Islam. Indonesia yang secara demografi sangat besar, dan merupakan negara terbanyak penduduk muslimnya, adalah ladang empuk bagi permainan kotor kelompok-kelompok yang anti-Islam.

Pesan Moral

Lima faktor tersebut, kurang-lebih merupakan hipotesa penulis, yang masih bisa diperdebatkan benar-salahnya. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi dari kasus munculnya aliran menyimpang, adalah kritik pada kondisi internal umat Islam itu sendiri. Pesan moralnya, Islam ke depan harus mampu dihadirkan secara komprehensif; baik dari segi individual, sosial, maupun sistem keberhidupannya.

Ada banyak hal yang dapat kita perbuat untuk kemajuan Islam dan perubahan bangsa ini.

Tulisan ini dimuat di koran WAWASAN 4 Desember 07

* Penulis adalah Staf Ketua HMI Korkom IKIP PGRI Semarang

Sumber : http://www.hminews.com

“ Media pengembangan profesi kesehatan berbasis Pelayanan Medis yaitu Rumah Sakit ataupun Poliklinik merupakan hal yang realistis bagi kader kesehatan HMI, budaya pelayanan kesehatan yang dilakukan tentulah perlu diwadahi dalam sebuah kelembagaan kesehatan yang professional (GALIH)”

Assalamualaikum,
HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) merupakan organisasi berbasis kemahasiswaan tertua dan terbesar di Indonesia. Sejak didirikan oleh Lafran Pane, HMI telah melahirkan begitu banyak alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan merata pada hampir seluruh strata tatanan masyarakat. Kuantitas yang begitu besar, diimbangi oleh kualitas kader yang begitu baik, menunjukkan sebuah keseimbangan organisasi yang mapan, sampai hari ini, telah menyebar pada seluruh wilayah Indonesia dan merambah semua pusat kemahasiswaan baik Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Kelembagaan HMI yang mengusung idealisme gerakan kemahasiswaan dan kepemudaan memiliki sayap gerakan yaitu lembaga pengembangan profesi. Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) merupakan lembaga untuk mempersiapkan kader HMI menjadi professional pada lapangan studi kader. Terdapat banyak LPP sebut saja LKMI (Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam), LTMI (Lembaga Tehnologi Mahasiswa Islam), LDMI (Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam), LAPMI (Lembaga Pers Mahasiswa Islam) dan LPP lain sesuai dengan keseminatan profesi yang dimiliki kader. LPP pada tingkatan Pengurus Besar atau dikenal dengan Bakornas (Badan Koordinasi Nasional) bersinergis dengan Pengurus Besar HMI, pada tingkatan cabang juga bersinergis dengan struktur HMI setingkat.
Sebagai sayap pengembangan profesi, LPP kerap bersinggungan dengan profesi secara umum. Pada wilayah kesehatan Bakornas LKMI dan LKMI HMI Cabang akan menjalin kemitraan dengan lembaga kesehatan baik formal dan Informal. LPP Bakornas LKMI PB HMI dan LKMI HMI Cabang terbentuk dari keseminatan profesi kesehatan dengan sumber daya mahasiswa kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, kesehatan masyarakat dan keperawatan. Modalitas kader kesehatan yang pada akhirnya menjadi profesi dokter, dokter gigi, apoteker dan lainnya mempunyai nilai plus tersendiri bagi institusi HMI. Pada tataran praxis HMI menjadi begitu mudah melakukan kegiatan social baik bakti social pengobatan massal, khitanan massal, bahkan penanggulangan dampak bencana alam.

Fase kemahasiswaan kader HMI secara umum dan kader LKMI secara khusus pada akhirnya akan selesai, seorang kader akan menapaki jenjang profesi yaitu kesehatan (dokter, dokter gigi, apoteker dan kesmas) dan bekerja sebagai professional. Beberapa LKMI HMI Cabang seperti LKMI HMI Cabang Surabaya, Malang, Solo dan Semarang mencoba menangkap konstruksi ini dalam bentuk pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit Bersalin, Unit Gawat Darurat dan Poliklinik kecil. Bagaimanapun konstruksi LKMI HMI Cabang, mereka mencoba menangkap modalitas dokter ataupun dokter gigi sebagai sarana pengkaderan dan profit bagi kelembagaan LKMI. Hanya saja, modalitas ini hasil kerjasama antara LKMI HMI Cabang dengan institusi eksternal semisal ; Rumah Sakit Islam dan Rumah Sakit Muhammadiyah (Surabaya dan Malang), Yayasan Sosial (Solo dan Semarang), hubungan kerjasama ini sebagai keniscayaan karena LKMI HMI meluluskan tenaga dokter dan dokter gigi plus (telah terdidik managemen dan organisasi), notabene keunggulan ini jarang dimiliki oleh dokter atau dokter gigi lain. Potensi ini kita sadari atau tidak, inilah potensi yang kita miliki dan dapat digerakkan menjadi sebuah jaringan kesehatan yang luas. Kajian internal Bakornas LKMI PB HMI menguatkan pendapat bagaimana mengubah potensi ini menjadi kekuatan luar biasa yang menggerakkan organisasi LKMI dan HMI secara umum.
Masih jelas dalam ingatan kita, badai krisis ekonomi yang melanda bangsa pada tahun 1998 dimana struktur atau bangunan ekonomi mengalami kemunduran dan terpukul. Sector kesehatan tetap stabil seakan-akan tidak terpengaruh oleh krisis tersebut. Fenomena ini secara pelan dan pasti menyebabkan bisnis kesehatan menjadi sector primadona yang mengundang investor untuk masuk dan melakukan investasi. Bisnis kesehatan tetap stabil lebih dikarenakan bangunan kesehatan merupakan bangunan jasa yang demand –nya stabil. Sehingga investasi pada sector kesehatan, merupakan investasi yang cukup menarik.
Mencoba kembali pada konteks LKMI, lembaga kesehatan professional berupa Rumah Sakit ataupun Poliklinik mempunyai nilai plus dalam beberapa kerangka dasar sebagai berikut :

A. MEDIA PROMOSI KADER
Dinamika kemahasiswaan dalam beberapa kajian mengalami beberapa perubahan mendasar. Pada decade 80-an, mahasiswa begitu mudah untuk berbicara, dan bergerak secara massif dalam kontruksi idealisme organisasi kemahasiswaan. Namun, saat ini mengalami pergeseran. Komunitas mahasiswa lebih mudah digerakkan apabila organisasi berbicara bagaimana meningkatkan kapasitas akademis dan profesi, setelah itu baru kemudian dimensi organisasi secara managemen dan kepemimpinan diperkenalkan secara bertahap. Organisasi harus bisa membaca student college needed kemudian melakukan kaderisasi organisasi, bila ini dilakukan maka organisasi akan eksis, begitupun sebaliknya. Bagi HMI dan LKMI HMI hal ini tercetak tebal, segmentasi Rumah Sakit ataupun Poliklinik menjadi nilai plus dan menjadi daya tarik kader untuk bergabung dalam HMI.

B. MEDIA KADERISASI
Rumah Sakit ataupun Poliklinik dalam kelembagaan LKMI HMI merupakan miniature Rumah Sakit Pendidikan pada struktur Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi. Konteks rumah sakit pendidikan merupakan media kegiatan pembelajaran ketrampilan medik dan human relations. Ketika HMI menyebut dirinya sebagai second university tidak berlebihan bila kita menyebut LKMI sebagai second teaching hospital dimana LKMI secara kelembagaan dapat memberikan nilai plus pendidikan profesi. Keutamaan ini yang kemudian akan membedakan HMI dengan organ kemahasiswaan lain, metodelogi yang akan menjaga arus kaderisasi dalam tubuh HMI dan LKMI secara khusus.

C. MEDIA PROFIT ORGANISASI
Sektor kesehatan secara makro merupakan sector yang menjanjikan, ketahanan menghadapi fluktualitas ekonomi menjadikan sector ini banyak diminati pemilik modal. Ketika kita jabarkan pada tataran LKMI, maka poliklinik ataupun Rumah Sakit dapat memberikan income bagi organisasi, sehingga pendanaan organisasi akan selesai. Kita ketahui bersama, hari ini pendanaan HMI lebih pada sumbangsih yang tulus dari Alumni HMI dan bantuan swasta. Bila di analisa secara detail, akan muncul kesimpulan bahwasanya HMI bukanlah organisasi yang mandiri secara financial, sedangkan kemandirian financial merupakan ciri organisasi yang mapan . Apology bahwasanya beginilah realitas organisasi kemahasiswaan harus kita dekontruksi kembali, karena bagaimana kita mengharapkan HMI dapat menjadi harimau yang dengan idealisme menerkam dan menerjang apabila ia tidak memiliki kemandirian dalam anggaran pembelajaan organisasi. Sektor kesehatan memberikan sebuah alternative solusi untuk menjawab permasalahan ini.

D. MEDIA PENGABDIAN MASYARAKAT
Mahasiswa pada hakikatnya mempunyai 2 dimensi, ibarat mata uang ia tidak terpisahkan. Dimensi akademik dan profesi yang pragmatis pada satu sisi, dan dimensi organisasi kepemimpinan yang idealisme pada sisi lain. Terima kasih yang tak terhingga saat founding father HMI menangkap dimensi ini dengan dilahirkannya lembaga kekaryaan atau lembaga pengembangan profesi. Secara ideal diharapkan terdapat sebuah keseimbangan antara retorika utopis wacana dan tataran aksi pengabdian kepada masyarakat. meminjam istilah “berfikir tentang langit, tetapi kaki tetap menginjak tanah” Permasalahan kebangsaan hari ini tidak bisa kita selesaikan dalam kerangka wacana dan konseptual semata, perlu langkah-langkah pendampingan membumi untuk bersama masyarakat membangun kemandirian. Apabila organisasi mempunyai keseimbangan antara keduanya maka kinerja organisasi akan lebih didengarkan, HMI melalui LPP mempunyai potensi menetapkan keseimbangan ini.

E. MEDIA SILATURAHMI DAN JARINGAN KESEHATAN
Jaringan kesehatan hakikatnya adalah jaringan alumni professional pada konteks kesehatan. Jaringan alumni merupakan media silaturahmi, mengangkat harkat dan martabat saudara kita. Istilah saling berpegangan erat, melindungi satu sama lain merupakan makna persaudaraan diantara kita saudara muslim dan diantara kita saudara HMI. Bangunan silaturahmi ini merupakan bentuk soliditas yang menjadi modal utama saat kader HMI menapaki langkah pasca dunia kemahasiswaan. hubungan pribadi dalam organisasi merupakan embrio hubungan bisnis yang saling menguntungkan pada kemudiaan hari. Jaringan kesehatan pada tataran LKMI tersirat dari bisnis kesehatan yang kita kembangkan, terutama bagaimana kita menampung kader profesi kesehatan sehingga alih alih digunakan dan diperkerjakan oleh institusi lain, mengapa tidak kita mintai bantuan untuk mengembangkan centre kesehatan yang kita miliki.

Media pengembangan profesi kesehatan berbasis Pelayanan Medis yaitu Rumah Sakit ataupun Poliklinik merupakan hal yang realistis bagi kader kesehatan HMI, budaya pelayanan kesehatan yang dilakukan tentulah perlu diwadahi dalam sebuah kelembagaan kesehatan yang professional. Tentunya sebuah Rumah Sakit Insan Cita bukanlah sebuah mimpi yang utopis, tetapi kenyataan yang tertunda. Kapan kah itu terjadi, semoga Allah SWT meridhoi langkah kita. Amin

Billahittaufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum Wr Wb

*Penulis adalah (Ketua Umum/Direktur Bakornas LKMI PB HMI)

Banyak orang berpendapat bahwa sejak krismon 1997 Indonesia telah menjadi korban arus besar “globalisasi” yang telah menghancur-leburkan sendi-sendi kehidupan termasuk ketahanan moral bangsa. “Diagnosis” tersebut menurut pendapat kami memang benar dan kami ingin menunjukkan di sini bahwa kecemasan dan keprihatinan kami sendiri sudah berumur 23 tahun sejak kami menyangsikan ajaran-ajaran dan paham ekonomi Neoklasik Barat yang memang cocok untuk menumbuhkan ekonomi (ajaran efisiensi) tetapi tidak cocok untuk mewujudkan pemerataan (ajaran keadilan). Pada waktu itu (1979) kami ajukan ajaran ekonomi alternatif yang kami sebut Ekonomi Pancasila. Pada tahun 1981 konsep Ekonomi Pancasila dijadikan “Polemik Nasional” selama 6 bulan tetapi selanjutnya digemboskan dan ditenggelamkan.

Kini 21 tahun kemudian, kami mendapat banyak undangan ceramah/seminar tentang ekonomi kerakyatan yang dianggap kebanyakan orang merupakan ajaran baru setelah konsep itu muncul secara tiba-tiba pada era reformasi. Kami ingin tegaskan di sini bahwa konsep ekonomi kerakyatan bukan konsep baru. Ia merupakan konsep lama yaitu Ekonomi Pancasila, namun hanya lebih ditekankan pada sila ke 4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Inilah asas demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum pada penjelasan pasal 33 UUD 1945, yang oleh ST MPR 2002 dijadikan ayat 4 baru.

Mengapa tidak dipakai konsep Ekonomi Pancasila? Sebabnya adalah kata Pancasila telah “dikotori” oleh Orde Baru yang memberi tafsiran keliru dan selanjutnya “dimanfaatkan” untuk kepentingan penguasa Orde Baru. Kini karena segala ajaran Orde Baru ditolak, konsep Ekonomi Pancasila juga dianggap tidak pantas untuk disebut-sebut lagi.

Pada buku baru yang kami tulis di AS bersama seorang rekan Prof. Daniel W. Bromley “A Development Alternative for Indonesia”, bab 4 kami beri judul The New Economics of Indonesian Development: Ekonomi Pancasila, dengan isi (1) Partisipasi dan Demokrasi Ekonomi, (2) Pembangunan Daerah bukan Pembangunan di Daerah, (3) Nasionalisme Ekonomi, (4) Pendekatan Multidisipliner dalam Pembangunan, dan (5) Pengajaran Ilmu Ekonomi di Universitas. Kesimpulan kami tetap sama seperti pada tahun 1979 yaitu bahwa hanya dalam sistem Ekonomi Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai yaitu melalui etika, kemanusiaan, nasionalisme, dan demokrasi/kerakyatan. Berikut kami sampaikan terjemahan bab terakhir (bab 5) Summary and Implications dari buku kami tersebut.
Ringkasan dan Implikasi

Kami telah menelusuri sejumlah masalah yang sungguh memprihatinkan. Kegusaran utama kami adalah bahwa kebijaksanaan pembangunan Indonesia telah dipengaruhi secara tidak wajar dan telah terkecoh oleh teori-teori ekonomi Neoklasik versi Amerika yang agresif khususnya dalam ketundukannya pada aturan-aturan tentang kebebasan pasar, yang keliru menganggap bahwa ilmu ekonomi adalah obyektif dan bebas nilai, yang menunjuk secara keliru pada pengalaman pembangunan Amerika, dan yang semuanya jelas tidak tepat sebagai obat bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia dewasa ini.

Pakar-pakar ekonomi Indonesia yang memperoleh pendidikan ilmu ekonomi “Mazhab Amerika”, pulang ke negerinya dengan penguasaan peralatan teori ekonomi yang abstrak, dan serta merta merumuskan dan menerapkan kebijakan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan, yang menurut mereka juga akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Para “teknokrat” ini bergaul akrab dengan pakar-pakar dari IMF dan Bank Dunia, dan mereka segera tersandera ajaran dogmatis tentang pasar, dengan alasan untuk menemukan “lembaga dan harga-harga yang tepat”, dan selanjutnya menggerakkan mereka lebih lanjut pada penelitian-penelitian dan arah kebijaksanaan yang memuja-muja persaingan atomistik, intervensi pemerintah yang minimal, dan menganggung-agungkan keajaiban pasar sebagai sistem ekonomi yang baru saja dimenangkan. Doktrin ini sungguh sangat kuat daya pengaruhnya terutama sejak jatuhnya rezim Stalin di Eropa Tengah dan Timur dan bekas Uni Soviet. Nampaknya sudah berlaku pernyataan “kini kita semua sudah menjadi kapitalis”. Sudahkah kita sampai pada “akhir sejarah ekonomi?”. Belum tentu.

Keprihatinan kita yang kedua adalah bahwa pertumbuhan pendapatan nasional per kapita sebenarnya merupakan indikator paling buruk dari kemajuan serta pembangunan ekonomi dan sosial yang menyeluruh. Bagi mereka yang bersikukuh bahwa Indonesia harus terus mengejar pertumbuhan ekonomi sekarang, dan baru kemudian memikirkan pembagiannya dan keberlanjutannya, kami ingin mengingatkan bahaya keresahan politik yang sewaktu-waktu bisa muncul. Kami secara serius menolak pendapat yang demikian. Suatu negara yang kaya dan maju berdasarkan sebuah indikator, jelas bukan negara yang ideal jika massa besar yang terpinggirkan berunjuk rasa di jalan-jalan. Keangkuhan dari pakar-pakar ekonomi dan komitmen mereka pada kebijakan ekonomi gaya Amerika merupakan kemewahan yang tak dapat lagi ditoleransi Indonesia. Praktek-praktek perilaku yang diajarkan paham ekonomi yang demikian, dan upaya mempertahankannya berdasarkan pemahaman yang tidak lengkap dari perekonomian, hukum, dan sejarah bangsa Amerika, mengakibatkan terjadinya praktek-praktek yang keliru secara intelektual yang harus dibayar mahal oleh Indonesia. Komitmen pada model-model ekonomi abstrak dan kepalsuan pengetahuan tentang proses pembangunan, mengancam secara serius keutuhan bangsa dan keserasian politik bangsa Indonesia yang lokasinya terpencar luas di pulau-pulau yang menjadi rawan karena sejarah, demografi, dominasi dan campur tangan asing, dan ancaman globalisasi yang garang. Kami khawatir Indonesia telah menukar penjajahan fisik dan politik selama 3½ abad, dengan 3½ dekade “imperialisme intelektual”. Sungguh sulit membayangkan kerugian yang lebih besar lagi.
Gerakan Anti Globalisasi

Dalam 13 tahun terakhir sejak “Washington Concensus” [2] (1989) mengkoyak-koyak perekonomian negara-negara berkembang dari mulai Amerika Latin, bekas Uni Soviet, dan negara-negara Asia Timur, di mana-mana muncul gerakan untuk melawannya, yang disebut gerakan anti-globalisasi. Gerakan ini mengadakan unjukrasa (demonstrasi) menentang pertemuan-pertemuan WTO, IMF, dan Bank Dunia, mulai dari Seattle (1999), Praha (2000), sampai di Genoa Italia (2001). Dan berbagai LSM tingkat dunia (NGO) menerbitkan buku-buku yang menganalisis secara ilmiah. Terakhir terbit buku Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents (Norton, 2002) yang diresensi di mana-mana karena Stiglitz kebetulan adalah penerima hadiah Nobel Ilmu Ekonomi 2001 dan justru pernah menjadi Wakil Presiden Senior Bank Dunia (1997-2000).

Washington Consencus adalah judul sebuah “kesepakatan” antara IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang tercapai di Washington DC berupa resep mengatasi masalah ekonomi negara-negara Amerika Latin yang dirumuskan oleh John Williamson sekitar tahun 1989 yaitu 10 kebijakan/strategi: (1) fiscal discipline, (2) A redirection of public expenditure priorities towards fields with high economic returns and the potential to improve income distribution, such as primary health care, primary education, and infrastructure, (3) Tax reform (to lower marginal tax rates and broaden the tax base), (4) Interest rate liberalization, (5) A competitive exchange rate, (6) Trade liberalization, (7) Liberalization of FDI inflows, (8) Privatization, (9) Deregulation (in the sense of abolishing barriers to entry and exit), dan (10) Secure property rights.

Dari segi teori, perlawanan terhadap “imperialisme intelektual” ilmu ekonomi Neoklasik sudah lebih lama meskipun juga menjadi lebih relevan dan legitimate (syah) sejak “Washington Consensus”. Selanjutnya Paul Ormerod (The Death of Economics, 1992) menyatakan ilmu ekonomi Neoklasik ortodoks harus dianggap sudah mati, dan Steve Keen “mene­lanjanginya” dalam Debunking Economics (2001).

Di Indonesia perlawanan terhadap teori ekonomi Neoklasik dimulai tahun 1979 dalam bentuk konsep Ekonomi Pancasila, tetapi karena pemerintah Orde Baru yang didukung para teknokrat (ekonomi) dan militer begitu kuat, maka konsep Ekonomi Pancasila yang dituduh berbau komunis lalu dengan mudah dijadikan musuh pemerintah, dan masyarakat seperti biasa mengikuti “arahan” pemerintah agar konsep Ekonomi Pancasila ditolak. Namun reformasi 1997-98 menyadarkan bangsa Indonesia bahwa paradigma ekonomi selama Orde Baru memang keliru karena tidak bersifat kerakyatan, dan jelas-jelas berpihak pada kepentingan konglomerat yang bersekongkol dengan pemerintah. Maka munculah gerakan ekonomi kerakyatan yang sebenarnya tidak lain dari sub-sistem Ekonomi Pancasila, tetapi karena kata Pancasila telah banyak disalahgunakan Orde Baru, orang cenderung alergi dan menghindarinya. Jika Ekonomi Pancasila mencakup 5 sila (bermoral, manusiawi, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial), maka ekonomi kerak­yatan menekankan pada sila ke-4 saja yang memang telah paling banyak dilanggar selama periode Orde Baru.

UGM telah memutuskan membuka Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) untuk menghidupkan kembali tekadnya mengembangkan sistem Ekonomi Pancasila yang berawal pada tahun 1981 ketika Fakultas Ekonomi UGM mencuatkan dan menggerakkan pemikiran-pemikiran mendasar tentang moral dan sistem ekonomi Indonesia. Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila dimaksudkan untuk benar-benar mengkaji dasar-dasar moral, ilmu, dan sistem ekonomi yang sesuai dengan ideologi Pancasila, karena UGM sudah lama dikenal sebagai pengembang gagasan Pancasila dan sudah memiliki Pusat Studi Pancasila.
Sistem Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan ditujukan pada ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan sampai 57 tahun Indonesia merdeka selalu terpinggirkan. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Moral Pembangunan yang mendasari paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial mencakup:

peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat baik laki-laki maupun perempuan dengan otonomi daerah yang penuh dan bertanggung jawab;

penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi;

pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural.

pencegahan kecenderungan disintegrasi sosial;

penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat;

pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Srategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal.
Kesimpulan

Globalisasi bukan momok tetapi merupakan kekuatan serakah dari sistem kapitalisme-liberalisme yang harus dilawan dengan kekuatan ekonomi-politik nasional yang didasarkan pada ekonomi rakyat. Semasa krismon kekuatan ekonomi rakyat telah terbukti mampu bertahan. Ekonomi rakyat benar-benar tahan banting. Survey Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Sakerti) 3 (Juni – Desember 2000) membuktikan hal itu dengan menunjukkan 70% rumah tangga meningkat standar hidupnya. Krismon memang lebih menerpa orang-orang kota dan menguntungkan orang-orang desa. Bagi kebanyakan orang desa tidak ada krisis ekonomi. Kesan krisis ekonomi memang dibesar-besarkan oleh mereka yang tidak lagi mampu “berburu rente” (rent seekers) yang bermimpi masih dapat kembalinya sistem ekonomi “persaingan monopolistik” yang lebih menguntungkan sekelompok kecil orang/pengusaha kaya tetapi merugikan sebagian besar golongan kecil ekonomi rakyat.

Prof. Dr. Mubyarto: Guru Besar FE – UGM

Makalah untuk Konperensi Nasional Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konperensi Waligereja Indonesia, Yogyakarta, 12 September 2002.

Pendidikan adalah hak dasar rakyat yang harus dipenuhi sebuah negara. Dalam mengaksesnya, masyarakat secara umum terbagi dalam beberapa golongan. Empat macam golongan mayoritas rakyat Indonesia yaitu pertama, golongan orang yang kaya dan pintar. Golongan ini dapat mudah sekolah dimana saja yang mereka inginkan. Selain karena memang cerdas atau pintar sedari awal yang pemenuhan nutrisi otaknya memungkinkan untuk dapat memperoleh kecerdasan. Kedua, golongan yang unggul secara finansial saja, yaitu golongan orang-orang kaya. Ternyata golongan kedua ini memiliki kesempatan yang sama dengan golongan yang pertama, walaupun ternyata kapasitas otaknya tidaklah ungul atau bahkan buruk.

Ketiga, golongan ketiga mungkin adalah golongan yang sedikit sekali jumlahnya karena golongan ini diisi oleh orang orang yang secara financial sering kita sebut dengan cekak alias miskin. Tetapi, memiliki kecerdasan atau kepintaran yang bagus sehingga dimungkinkan bagi mereka untuk mencari beasiswa yang disediakan pemerintah maupun swasta. Akan tetapi mereka tetap saja mengalami kendala karena peminat beasiswa yang begitu banyak. Belum lagi ternyata jumlah baesiswa yang tersedia sangat terbatas bahkan tidak ada 10 persen dari jumlah peserta didik yang sedang belajar disuatu insitusi pendidikan.

Keempat, golongan yang terakhir yang menempati posisi mayoritas dari rakyat Indonesia yaitu golongan yang miskin sekaligus bodoh. Orang-orang menempati golongan ini adalah golongan yang paling sial, karena mereka harus menerima keyataan banyak insitusi pendidikan yang hanya menerima peserta didik yang memenuhi persyaratan.Golongan ini ternyata adalah golongan yang sama sekali luput dari perhatian pemangku kekuasaan negara.

Di bawah Pemerintahan SBY-JK nasib dunia pendidikan Indonesia sungguh sangat dramatis. Pendidikan nasional sebagai salah satu variabel untuk memajukan pendidikan justru di jadikan lahan akumulasi modal (pendidikan Layaknya komoditi yang siap di perdagangkan). Problem utama pendidikan saat ini bisa di simpulkan menjadi

Pertama, Biaya Pendidikan yang semakin Mahal; janji realisasi anggaran pendidikan minimal 20% (menurut Konstitusi) tidak juga di berikan. Dalam kesepakatan pemerintah dan DPR untuk 2007 dana yang dianggarkan untuk sektor pendidikan hanya Rp.51.3 Trilyun atau 10,3% dari total APBN, hanya Naik sedikit dari tahun 2006 sebesar Rp. 36,7 Trilyun atau 9,1 % dari APBN. Sedangkan alokasi anggaran pendidikan dari tahun 2006 sampai 2009 adalah sebesar 210 trilyun sebuah angka yang sedikiti bila di banding dengan komitmen pembayaran utang luar negeri.

Alokasi pembayaran hutang yang terdiri dari bunga hutang dalam negeri sebesar Rp. 38,84 trilyun, bunga hutang luar negeri Rp. 25,14 trilyun dan cicilan pokok hutang luar negeri Rp. 46,84 trilyun, hal tersebut artinya pembayaran utang luar negeri telah menggerogoti 25,10% dari total belanja negara yang berjumlah Rp. 441,61 trilyun, serta menguras pendapatan negara sebesar 29,33%. Dan jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, anggarannya jauh di atas Indonesia. Di Malaysia, anggaran untuk mahasiswa mencapai 114 juta rupiah per mahasiswa per tahun. Dan ini belum termasuk soal pengembangan sumber daya manusia yang juga membutuhkan biaya besar.

Data sensus tahun 2003 menampilkan gambaran bahwa penduduk berusia 10 tahun ke atas terdiri atas 8,5 persen tak masuk SD, 23,0 persen drop out SD, dan 33,0 persen hanya tamat SD, atau penduduk berpendidikan SD ke bawah 64,5 persen. Yang bisa menamatkan SMP dan dilanjutkan ke SMA hanya 16,8 persen. Dari 42 juta usia belajar, wajib belajar hanya mencapai 32,9 persen, atau gagal 64,5 persen.

Maknanya apa? Bahwa 62 tahun Indonesia merdeka Rakyat Indonesia yang tidak bisa menikmati pendidikan lebih banyak ketimbang yang bisa menikmati pendidikan. Ini berarti tidak ada perkembangan yang significant paska politik etis. Sedangkan bagi orang tua untuk mengirimkan anaknya di bangku perguruan tinggi/universitas harus berfikir tajam dahulu, karena untuk biaya pangkal saja minimal 1 sampai 3 Juta, untuk jurusan elit seperti kedokteran bisa mengeluarkan puluhan sampai ratusan juta.

Problem kedua adalah infrastruktur/fasilitas pendidikan yang sangat minim; jumlah TK-SD,SMP,SMA dan perguruan tinggi belum memenuhi kapasitas peserta didik di Indonesia. Banyak sekolah-sekolah yang ruangnya di pakai secara bergiliran, bahkan di beberapa daerah klas-klasnya di gabung padahal ini sangat tidak efektif untuk proses belajar mengajar. Maka tidak heran kondisi mengenaskan dari bangunan sekolah-sekolah ini menjadi kekhwatiran dari para guru, murid, dan orang tua murid sehingga sering berbuntut protes terbuka seperti kejadian pada peringatan hari pendidikan Nasional tahun 2006 di Stadion Manahan (Solo) yang membuat Yusuf Kalla ngomel-ngomel.

Belum kalah mirisnya, terkadang bangunan sekolah yang terbatas ini di robohkan, (sengaja) ditutup karena arealnya mau dijadikan lahan untuk pembangunan Mall, perkantoran, atau karena komflik lahan dengan pihak swasta. Pemerintah yang mestinya berdiri melindungi kepentingan sekolah justru lepas tangan dan membiarkan hal tersebut terjadi.

Infrastruktur/fasilitas juga terkait dengan fasilitas laboratorium, buku-buku pelajaran, sarana olahraga, sarana kesenian, tempat ibadah, kantin, pusat bahasa, perpustakaan, Internet, dan lain sebagainya. Sekolah-sekolah unggulan di Jakarta yang (ber-status Internasional) manpu menyediakan fasilitas ini secara lengkap Namun problemnya hanya bisa di akses orang-orang kaya ( anak pengusaha, pejabat, selebriti).

Problem ketiga adalah kurikulum, sistem pendidikan dan pelembagaannya. Semasa orde baru kurikulum pendidikan di arahkan untuk kepentingan mendukung ideologis penguasa, lembaga pendidikan di kontrol ketat oleh pemerintah. Namun di bawah pemerintahan SBY-JK pendidikan justru di arahkan untuk kepentingan Neoliberalisme; kurikulum pendidikan sama sekali tidak berkualitas, pendidikan di arahkan untuk kepentingan neoliberalisme. Kurikulum berbasis kompetensi-pun tidak mengangkat pendidikan menjadi humanis malah aspek kekerasan buah dari hubungan sub-ordinat subjek –Objek masih terus terjadi seperti kematian siswa akibat penganiayaan oleh gurunya, atau kasus penganiayaan di IPDN.

Persoalan lainnya adalah kesejahteraan guru yang sangat minim. Gaji seorang guru belum memenuhi standar hidup layak keluarganya(kebutuhan ekonomi keluarga), sehingga tidak jarang guru-guru terlibat kerja sampingan(buka usaha, jadi tukang ojek, dan lain-lain), dan ini sangat mengganggu konsentrasinya untuk mengajar. Tidak ada upaya pemerintah menambah kualitas tenaga pengajar dengan memberikan beasiswa untuk untuk melanjutkan kuliah. Nasib ratusan ribu guru kontrak di Indonesia sekaligus kenyataan bagaimana kondisi perbudakan modern yang di jalankan pemerintah, yang kemudian dalam beberapa kasus seperti kegagalan Ujian Nasional, kelompok inilah(guru Bantu dan guru kontrak) yang banyak di salahkan. Bagaimana mungkin mereka bisa memaksimalkan kinerjanya jika statusnya tidak jelas, apalagi kesejahteraannya.

Adanya program dana Biaya Operasional Pendidikan (BOS) yang kemudian malah banyak di selewengkan(baca; dikorupsi) oleh pihak sekolah dan birokrasi Depdiknas. Kalaupun ada yang sampai ketangan sekolah itupun banyak yang salah sasaran, mestinya mengurangi biaya yang di keluarkan siswa/orang tua siswa malah dana BOS dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak pokok; menge-Cat dinding sekolah, memperbaiki pagar dan gerbang sekolah dan lain-lain. Program MDG,S yang juga di jalankan oleh SBY-Kalla tidak manpu mengankat martabat pendidikan nasional, hanyalah sebuah tipuan antara SBY-Kalla dan Tuannya(Modal Internasional).

Kita Terus Melawan, Bung…………

Tiba saatnya untuk kita melakukan aksi setelah data-data terkumpul. Tugas yang mendesak adalah terus melakukan kampanye massa bahwa negara melepas tanggung jawabnya secara perlahan, terutama dalam bidang pendidikan. Namun ada beberapa catatan penting mengenai hal tersebut, Pertama, aksi-aksi yang dijalankan cenderung ber-sifat lokalis dan spontan. Padahal penjajahan pendidikan ini dirasakan seluruh wilayah Indonesia. Kedua, perlawanan kita belum melibatkan anggota masyarakat secara luas -ibu rumah tangga, tukang becak, guru, ulama- sehingga berdampak nyata. Kita menuntut pemerintah puast dan lokal untuk mengalokasikan 20% untuk pendidikan, karena dibeberapa daerah hal tersebut dapat dilakukan.

Ketiga, sering terjadinya penyempitan pemahaman diantara kita. Perlawanan terhadap agenda Neoliberalisme diinstitusi pendidikan identik dengan agenda mahasiswa. Perlu kita ketahui bersama, protes yang dilayangkan para guru disolo, protes ibu-ibu rumah tangga atas pendidikan mahal dimakassar,demonstrasi masyarakat di Kebumen,dll adalah amunisi dan perlu dijalin kerja sama untuk melakukan aksi yang lebih besar dan terorganisir kedepan. Semoga kita bertambah berani dan berbulat tekad dalam mewujudkan keadilan bagi rakyat. Amien

YUDHA ANDRYYANTO Kader HMI cab Purwokerto. Saat ini menjadi Sekum Cabang Purwokerto.

Berbagai argumen telah diungkapkan sebab-sebab kemunduran ummat Islam. Tetapi hanya satu hal yang mendekati kebenaran, yaitu bahwa kemunduran ummat Islam diawali dengan kemunduran berpikir, bahkan sama sekali menutup kesempatan untuk berpikir. Yang jelas ketika ummat Islam terlena dengan kebesaran dan keagungan masa lalu maka pada saat itu pula kemunduran menghinggapi kita.
Akibat dari keterbelakangan ummat Islam , maka munculah gerakan untuk menentang keterbatasan seseorang melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh. Gerakan ini disebut Gerakan Pembaharuan. Gerakan Pembaharuan ini ingin mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang totalitas, dimana disadari oleh kelompok ini, bahwa Islam bukan hanya terbatas kepada hal-hal yang sakral saja, melainkan juga merupakan pola kehidupan manusia secara keseluruhan. Untuk itu sasaran Gerakan Pembaharuan atau reformasi adalah ingin mengembalikan ajaran Islam kepada proporsi yang sebenarnya, yang berpedoman kepada Al Qur’an dan Hadist Rassullulah SAW.

Dengan timbulnya ide pembaharuan itu, maka Gerakan Pem-baharuan di dunia Islam bermunculan, seperti di Turki (1720), Mesir (1807). Begitu juga penganjurnya seperti Rifaah Badawi Ath Tahtawi (1801-1873), Muhammad Abduh (1849-1905), Muhammad Ibnu Abdul Wahab (Wahabisme) di Saudi Arabia (1703-1787), Sayyid Ahmad Khan di India (1817-1898), Muhammad Iqbal di Pakistan (1876-1938) dan lain-lain.

Situasi NKRI

Tahun 1596 Cornrlis de Houtman mendarat di Banten. Maka sejak itu pulalah Indonesia dijajah Belanda. Imprealisme Barat selama ± 350 tahun membawa paling tidak 3 (tiga) hal :
• Penjajahan itu sendiri dengan segala bentuk implikasinya.
• Missi dan Zending agama Kristiani.
• Peradaban Barat dengan ciri sekulerisme dan liberalisme.
Setelah melalui perjuangan secara terus menerus dan atas rahmat Allah SWT maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta Sang Dwi Tunggal Proklamasi atas nama bangsa Indonesia mengumandangkan kemerdekaannya.
Kondisi Mikrobiologis Ummat Islam di Indonesia
Kondisi ummat Islam sebelum berdirinya HMI dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu : Pertama : Sebagian besar yang melakukan ajaran Islam itu hanya sebagai kewajiban yang diadatkan seperti dalam upacara perkawinan, kematian serta kelahiran. Kedua : Golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang mengenal dan mempraktekkan ajaran Islam sesuai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketiga : Golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang terpengaruh oleh mistikisme yang menyebabkan mereka berpendirian bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan akhirat saja. Keempat : Golongan kecil yang mencoba menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman, selaras dengan wujud dan hakekat agama Islam. Mereka berusaha supaya agama Islam itu benar-benar dapat dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia.
Kondisi Perguruan Tinggi dan Dunia Kemahasiswaan

Ada dua faktor yang sangat dominan yang mewarnai Perguruan Tinggi (PT) dan dunia kemahasiswaan sebelum HMI berdiri. Pertama: sisitem yang diterapkan dalam dunia pendidikan umumnya dan PT khususnya adalah sistem pendidikan barat, yang mengarah kepada sekulerisme yang “mendangkalkan agama disetiap aspek kehidupan manusia”. Kedua : adanya Perserikatan MAHASISWA Yogyakarta (PMY) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) di Surakarta dimana kedua organisasi ini dibawah pengaruh Komunis. Bergabungnya dua faham ini (Sekuler dan Komunis), melanda dunia PT dan Kemahsiswaan, menyebabkan timbulnya “Krisis Keseimbangan” yang sangat tajam, yakni tidak adanya keselarasan antara akal dan kalbu, jasmani dan rohani, serta pemenuhan antara kebutuhan dunia dan akhirat.

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

Berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diprakasai oleh Lafran Pane, seorang mahasiswa STI (Sekolah Tinggi Islam), kini UII (Universitas Islam Indonesia) yang masih duduk ditingkat I yang ketika itu genap berusia 25 tahun. Tentang sosok Lafran Pane, dapat diceritakan secara garis besarnya antara lain bahwa Pemuda Lafran Pane lahir di Sipirok-Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beliau adalah anak seorang Sutan Pangurabaan Pane –tokoh pergerakan nasional “serba komplit” dari Sipirok, Tapanuli Selatan-. Lafaran Pane adalah sosok yang tidak mengenal lelah dalam proses pencarian jati dirinya, dan secara kritis mencari kebenaran sejati. Lafran Pane kecil, remaja dan menjelang dewasa yang nakal, pemberontak, dan “bukan anak sekolah yang rajin” adalah identitas fundamental Lafran sebagai ciri paling menonjol dari Independensinya. Sebagai figur pencarai sejati, independensi Lafran terasah, terbentuk, dan sekaligus teruji, di lembaga-lembaga pendidikan yang tidak Ia lalui dengan “Normal” dan “lurus” itu (-Walau Pemuda Lafran Pane yang tumbuh dalam lingkungan nasionalis-muslim terpelajar pernah juga menganyam pendidikan di Pesantren Ibtidaiyah, Wusta dan sekolah Muhammadiyah-) ; pada hidup berpetualang di sepanjang jalanan kota Medan, terutama di kawasan Jalan Kesawan; pada kehidupan dengan tidur tidak menentu; pada kaki-kaki lima dan emper pertokoan; juga pada kehidupan yang Ia jalani dengan menjual karcis bioskop, menjual es lilin, dll.
Dari perjalanan hidup Lafran dapat diketahui bahwa struktur fundamental independensi diri Lafran terletak pada kesediaan dan keteguhan Dia untuk terus secara kritis mencari kebenaran sejati dengan tanpa lelah, dimana saja, kepada saja, dan kapan saja.
Adapun latar belakang pemikirannya dalam pendirian HMI adalah: “Melihat dan menyadari keadaan kehidupan mahasiswa yang beragama Islam pada waktu itu, yang pada umumnya belum memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Keadaan yang demikian adalah akibat dari sitem pendidikan dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Karena itu perlu dibentuk organisasi untuk merubah keadaan tersebut. Organisasi mahasiswa ini harus mempunyai kemampuan untuk mengikuti alam pikiran mahasiswa yang selalu menginginkan inovasi atau pembaharuan dalam segala bidang, termasuk pemahaman dan penghayatan ajaran agamanya, yaitu agama Islam. Tujuan tersebut tidak akan terlaksana kalau NKRI tidak merdeka, rakyatnya melarat. Maka organisasi ini harus turut mempertahankan Negara Republik Indonesia kedalam dan keluar, serta ikut memperhatikan dan mengusahakan kemakmuran rakyat”

Namun demikian, secara keseluruhan Latar Belakang Munculnya Pemikiran dan Berdirinya HMI dapat dipaparkan secara garis besar karena faktor, sebagai berikut :
1. Penjajahan Belanda atas Indonesia dan Tuntutan Perang Kemerdekaan
 Aspek Politik : Indonesia menjadi objek jajahan Belanda
 Aspek Pemerintahan : Indonesia berada di bawah pemerintahan kerajaan Belanda
 Aspek Hukum : Hukum berlaku diskriminatif
 Aspek pendidikan : Proses pendidikan sangat dikendalikan oleh Belanda.
- Ordonansi guru
- Ordonansi sekolah liar
 Aspek ekonomi : Bangsa Indonesia berada dalam kondisi ekonomi lemah
 Aspek kebudayaan : masuk dan berkembangnya kebudayaan yang bertentangan dengan kepribadian Bangsa Indonesia
 Aspek Hubungan keagamaan : Masuk dan berkembagnya Agama Kristen di Indonesia, dan Umat Islam mengalami kemunduran
2. Adanya Kesenjangan dan kejumudan umat dalam pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran islam
3. Kebutuhan akan pemahaman dan penghayatan Keagamaan
4. Munculnya polarisasi politik
5. Berkembangnya fajam dan Ajaran komunis
6. Kedudukan perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan yang strategis
7. Kemajemukan Bangsa Indonesia
8. tuntutan Modernisasi dan tantangan masa depan

Peristiwa Bersejarah 5 Februari 1947
Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan yang berakhir dengan kegagalan. Lafran Pane mengadakan rapat tanpa undangan, yaitu dengan mengadakan pertemuan secara mendadak yang mempergunakan jam kuliah Tafsir. Ketika itu hari Rabu tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H, bertepatan dengan 5 Februari 1947, disalah satu ruangan kuliah STI di Jalan Setiodiningratan (sekarang Panembahan Senopati), masuklah mahasiswa Lafran Pane yang dalam prakatanya dalam memimpin rapat antara lain mengatakan “Hari ini adalah pembentukan organisasi Mahasiswa Islam, karena persiapan yang diperlukan sudah beres. Yang mau menerima HMI sajalah yang diajak untuk mendirikan HMI, dan yang menentang biarlah terus menentang, toh tanpa mereka organisasi ini bisa berdiri dan berjalan”
Lafran Pane mendirikan HMI bersama 14 orang mahasiswa STI lannya, tanpa campur tangan pihak luar.
Pada awal pembentukkannya HMI bertujuan diantaranya antara lain:
1. Mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia.
2. Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.
Sementara tokoh-tokoh pemula / pendiri HMI antara lain :
1. Lafran Pane (Yogya),
2. Karnoto Zarkasyi (Ambarawa),
3. Dahlan Husein (Palembang),
4. Siti Zainah (istri Dahlan Husein-Palembang)
5. Maisaroh Hilal (Cucu KH.A.Dahlan-Singapura),
6. Soewali (Jember),
7. Yusdi Ghozali (Juga pendiri PII-Semarang),
8. Mansyur,
9. M. Anwar (Malang),
10. Hasan Basri (Surakarta),
11. Marwan (Bengkulu),
12. Zulkarnaen (Bengkulu),
13. Tayeb Razak (Jakarta),
14. Toha Mashudi (Malang),
15. Bidron Hadi (Yogyakarta).
Faktor Pendukung Berdirinya HMI
1. Posisi dan arti kota Yogyakarta
a. Yogyakarta sebagai Ibukota NKRI dan Kota Perjuangan
b. Pusat Gerakan Islam
c. Kota Universitas/ Kota Pelajar
d. Pusat Kebudayaan
e. Terletak di Central of Java
2. Kebutuhan Penghayatan dan Keagamaan Mahasiswa
3. Adanya tuntutan perang kemerdekaan bangsa Indonesia
4. Adanya STI (Sekolah Tinggi Islam), BPT (Balai Perguruan Tinggi)
5. Gajah Mada, STT (Sekolah Tinggi Teknik).
6. Adanya dukungan Presiden STI Prof. Abdul Kahar Muzakir
7. Ummat Islam Indonesia mayoritas

Faktor Penghambat Berdirinya HMI
Munculnya reaksi-reaksi dari :
1. Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY)
2. Gerakan Pemuda Islam (GPII)
3. Pelajar Islam Indonesia (PII)

FASE-FASE PERKEMBANGAN SEJARAH HMI

1. Fase Konsolidasi Spiritual (1946-1947)
Sudah diterangkan diatas
2. Fase Pengokohan (5 Februari 1947 – 30 November 1947)
Selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, reaksi-reaksi terhadap kelahiran HMI barulah berakhir. Masa sembilan bulan itu dipergunakan untuk menjawab berbagai reaksi dan tantangan yang datang silih berganti, yang kesemuanya itu semakin mengokohkan eksistensi HMI sehingga dapat berdiri tegak dan kokoh.

3. Fase Perjuangan Bersenjata (1947 – 1949)
Seiring dengan tujuan HMI yang digariskan sejak awal berdirinya, maka konsekuensinya dalam masa perang kemerdekaan, HMI terjun kegelanggang pertempuran melawan agresi yang dilakukan oleh Belanda, membantu Pemerintah, baik langsung memegang senjata bedil dan bambu runcing, sebagai staff, penerangan, penghubung. Untuk menghadapi pemberontakkan PKI di Madiun 18 September 1948, Ketua PPMI/ Wakil Ketua PB HMI Ahmad Tirtosudiro membentuk Corps Mahasiswa (CM), dengan Komandan Hartono dan wakil Komandan Ahmad Tirtosudiro, ikut membantu Pemerintah menumpas pemberontakkan PKI di Madiun, dengan mengerahkan anggota CM ke gunung-gunung, memperkuat aparat pemerintah. Sejak itulah dendam kesumat PKI terhadap HMI tertanam. Dendam disertai benci itu nampak sangat menonjol pada tahun \’64-\’65, disaat-saat menjelang meletusnya G30S/PKI.

4. Fase Pertumbuhan dan Perkembangan HMI (1950-1963)
Selama para kader HMI banyak yang terjun ke gelanggang pertempuran melawan pihak-pihak agresor, selama itu pula pembinaan organisasi terabaikan. Namun hal itu dilakukan secara sadar, karena itu semua untuk merealisir tujuan dari HMI sendiri, serta dwi tugasnya yakni tugas Agama dan tugas Bangsa. Maka dengan adanya penyerahan kedaulatan Rakyat tanggal 27 Desember 1949, mahasiswa yang berniat untuk melanjutkan kuliahnya bermunculan di Yogyakarta. Sejak tahun 1950 dilaksankanlah tugas-tugas konsolidasi internal organisasi. Disadari bahwa konsolidasi organisasi adalah masalah besar sepanjang masa. Bulan Juli 1951 PB HMI dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta.

5. Fase Tantangan (1964 – 1965)
Dendam sejarah PKI kepada HMI merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi HMI. Setelah agitasi-agitasinya berhasil membubarkan Masyumi dan GPII, PKI menganggap HMI adalah kekuatan ketiga ummat Islam. Begitu bersemangatnya PKI dan simpatisannya dalam membubarkan HMI, terlihat dalam segala aksi-aksinya, Mulai dari hasutan, fitnah, propaganda hingga aksi-aksi riil berupa penculikan, dsb.

Usaha-usaha yang gigih dari kaum komunis dalam membubarkan HMI ternyata tidak menjadi kenyataan, dan sejarahpun telah membeberkan dengan jelas siapa yang kontra revolusi, PKI dengan puncak aksi pada tanggal 30 September 1965 telah membuatnya sebagai salah satu organisasi terlarang.

6. Fase Kebangkitan HMI sebagai Pelopor Orde Baru (1966 – 1968)
HMI sebagai sumber insani bangsa turut mempelopori tegaknya Orde Baru untuk menghapuskan orde lama yang sarat dengan ketotaliterannya. Usaha-usaha itu tampak antara lain HMI melalui Wakil Ketua PB Mari\’ie Muhammad memprakasai Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) 25 Oktober 1965 yang bertugas antara lain : 1) Mengamankan Pancasila. 2) Memperkuat bantuan kepada ABRI dalam penumpasan Gestapu/ PKI sampai ke akar-akarnya. Masa aksi KAMI yang pertama berupa Rapat Umum dilaksanakan tanggal 3 Nopember 1965 di halaman Fakultas Kedokteran UI Salemba Jakarta, dimana barisan HMI menunjukan superioitasnya dengan massanya yang terbesar. Puncak aksi KAMI terjadi pada tanggal 10 Januari 1966 yang mengumandangkan tuntutan rakyat dalam bentuk Tritura yang terkenal itu. Tuntutan tersebut ternyata mendapat perlakuan yang represif dari aparat keamanan sehingga tidak sedikit dari pihak mahasiswa menjadi korban. Diantaranya antara lain : Arif rahman Hakim, Zubaidah di Jakarta, Aris Munandar, Margono yang gugur di Yogyakarta, Hasannudin di Banjarmasin, Muhammad Syarif al-Kadri di Makasar, kesemuanya merupakan pahlawan-pahlawan ampera yang berjuang tanpa pamrih dan semata-mata demi kemaslahatan ummat serta keselamatan bangsa serta negara. Akhirnya puncak tututan tersebut berbuah hasil yang diharap-harapkan dengan keluarnya Supersemar sebagai tonggak sejarah berdirinya Orde Baru.

7. Fase Pembangunan (1969 – 1970)
Setelah Orde Baru mantap, Pancasila dilaksanakan secara murni serta konsekuen (meski hal ini perlu kajian lagi secara mendalam), maka sejak tanggal 1 April 1969 dimulailah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). HMI pun sesuai dengan 5 aspek pemikirannya turut pula memberikan sumbangan serta partisipasinya dalam era awal pembagunan. Bentuk-bentuk partisipasi HMI baik anggotanya maupun yang telah menjadi alumni meliputi diantaranya :
1) Partisipasi dalam pembentukan suasana, situasi dan iklim yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan,
2) Partisipasi dalam pemberian konsep-konsep dalam berbagai aspek pemikiran
3) Partisipasi dalam bentuk pelaksana langsung dari pembangunan.

8. Fase Pergolakan dan Pembaharuan Pemikiran (1970 – 1998 )
Suatu ciri khas yang dibina oleh HMI, diantaranya adalah kebebasan berpikir dikalangan anggotanya, karena pada hakikatnya timbulnya pembaharuan karena adanya pemikiran yang bersifat dinamis dari masing-masing individu.
Disebutkan bahwa fase pergolakan pemikiran ini muncul pada tahun 1970, tetapi geja-gejalanya telah nampak pada tahun 1968. Namun klimaksnya memang terjadi pada tahun 1970 dimana secara relatif masalah-masalah intern organisasi yang rutin telah terselesaikan. Sementara dilain sisi persoalan ekstern muncul menghadang dengan segudang problema.
Pada tahun 1970 Nurcholis Madjid menyampaikan ide pembaharuan dengan topic keharusan pembaharuan didalam pemikiran Islam dan masalah integritas umat. Sebagai konsekuensinya di HMI timbul pergolakan pemikiran dalam berbagai substansi permasalahan yang. Perbedaan pendapat dan penafsiran menjadi dinamika di dalam menginterpretasikan dinamika persoalan kebangsaan dan keumatan. Hal ini misalnya dalam dialektika dan perbincangan seputar Negara dan Islam, konsep Negara Islam, persoalan Islam Kaffah sampai pada penyesuaian dasar HMI dari Islam menjadi Pancasila sebagai bentuk ijtihad organisasi didalam mempertahankan cita-cita jangka panjang keummatan dan kebangsaan.
9. Fase Reformasi
Secara histories sejak tahun 1995 HMI mulai melaksanakan gerakan reformasi dengan menyampaikan pandangan, gagasan dan kritik terhadap pemerintahan. Sesuai dengan kebijakan PB HMI bahwa HMI tidak akan melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional dan konfrontatif. Gerakan koreksi pemerintahanpertama disampaikan pada jaman konggres XX HMI di Istana Negara tanggal 21 Januari 1995. kemudian peringatan MILAD HMI Ke 50 Saudara Ketua Umum Taufiq Hidayat menegaskan dan menjawab kritik-kritik yang menyebutkan bahwa HMI terlalu dekat dengan kekuasaan. Bagi HMI kekuasaan bukanlah wilayah yang haram. Tetapi adalah wilayah pencermatan dan kekritisan terhadap pemerintahan. Kemudian dalam penyampaian Anas Urbaningrun pada MILAD HMI ke 51 di Graha Insan Cita Depok tanggal 22 Pebruari 1998 dengan judul “Urgensi Reformasi bagi Pembangunan Bangsa Yang Bermartabat”.

MASA DEPAN HMI TANTANGAN DAN PELUANG
Kritik terhadap HMI datang dari dalam dan dari luar HMI. Kritik ini sangat positif karena dengan demikian HMI akam mengetahui kekurangan dan kelebihan organisasi. Sehingga kedepan kita mampu memperbaiki dan menentukan sikap dan kebijakan yang sesuai dengan keadaan jaman.
Dari masa kemasa, beberapa persoalan yang dihadapkan pada HMI tentang kritik independensi HMI, kedekatan dengan militer, sikap HMI terhadap komunisme, tuntutan Negara Islam, dukungan terhadap rehabilitasi masyumi, penerimaan azas tunggal Pancasila, adaptasi rasionalitas pemikiran, dan lain-lain yang memberikan penilaian kemunduran terhadap HMI, Yahya Muhaimin dalam konggres HMI ke XX mengemukakan konsep tentang revitalisasi, reaktualisasi, refungsionalisasi, dan restrukturisasi organisasi. Anas Urbaningrum menjawabnya dengan pemberian wacana politik etis HMI. Yakni dengan langkah : Peningkatan visi HMI, intelektualisasi, penguasaan basis dan modernisasi organisasi.
Untuk pencapaian tujuan HMI perlu dipersiapkan kondisi yang tepat sebagai modal untuk merekayasa masa depan sesuai dengan 5 kualitas insan cita HMI. Tantangan yang dihadapi HMI dan masa depan bangsa Indonesia sangat komplek. Tetapi justeru akan menjadi peluang yang sangat baik untuk memperjuangkan cita-cita HMI sampai mencapai tujuan.

PENUTUP

Dengan mengetahui sejarah masa lampau dapat diketahui kebesaran dan semangat juang HMI. Hal tersebut merupakan tonggak bagi HMI untuk meneruskan perjuangan para pendahulunya pada masa kini dan menuju hari esok yang lebih baik. Mempelajari HMI tidak hanya cukup dengan mengikuti training formal. Mempelajari dan menghayati HMI harus dilakukan secara terus menerus tanpa batas kapan dan dimanapun. Dengan cara seperti itulah pemahaman dan penghayatan akan nilai-nilai HMI dapat dilakukan secata utuh dan benar.
Yakin usaha sampai bahagia hmi.